BIMTEK LKS

Palangka Raya (22/3/2018) Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan LKS/Yayasan se-Kota Palangka Raya  mengikuti Bimbingan Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Maret 2018 bertempat di Hotel Luwansa, Jalan G. Obos No. 102 Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari pendamping Dinas Sosial Kabupaten 11 orang, pendamping Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2 orang, peserta LKS / Yayasan dari Kabupaten 23 orang, peserta LKS / Yayasan dari Kota Palangka Raya 14 orang. Narasumber yang dihadirkan adalah Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Drs. Budi Santoso) dan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan (Reny Magdalena, SP, M.PA)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada pengurus LKS agar dapat mengelola dengan baik dan saling bertukar informasi sehingga dapat memacu LKS yang baru tumbuh dan semakin mengembangkan LKS yang telah ada, Meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme dan sistem pengelolaan LKS, Mengupayakan tersedianya tenaga pengelola LKS yang andal dan berorientasi pada nilai-nilai sosial, Mampu memanfaatkan perangkat dan aplikasi LKS secara online. Sistem data online ini memuat : Data LKS/Yayasan, data anak / Klien, Laporan Bantuan Sosial, Proposal,  Data pengurus LKS/Yayasan, dan Legalitas LKS/Yayasan.

Untuk itu LKS diwajibkan memiliki email untuk dapat mengakses aplikasi pendaftaran LKS secara online. Akan tetapi para pengurus LKS juga masih terkendala ketersediaan jaringan internet, sehingga penerapan aplikasi online masih belum optimal. Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Sedikitnya ada 4 fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah. Yaitu memertegas peran penyelenggara negara, mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 

Satu diantara faktor pendukung pembangunan kesejahteraan sosial adalah keberadaan pilar pembangunan kesejahteraan sosial. Pilar pembangunan kesejahteraan sosial ada 4 yaitu Karang Taruna, Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteaan Sosial (Orsos/LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keberadaan LKS memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kehidupan masyarakat. LKS dapat menjalankan peran sebagai katalisator, sekaligus motivator yang secara konstitusional dapat mendorong semangat sosial dalam masyarakat.

Tugas LKS tidaklah ringan dan sederhana, karena tidak hanya membantu Kepala Daerah dalam berkoordinasi dan membina lembaga sosial. Selain berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai kesejahteraan sosial, LKS juga mengidentifikasi perekonomian daerah yang kesejahteraan masyarakatnya masih dibawah rata-rata, kemudian melakukan intervensi. Secara teknis LKS juga  menjalankan tugas penggalian potensi serta sumber dana bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, artinya melihat daerah mana yang masih menyandang masalah sosial masyarakat, sehingga perlu dilakukan advokasi dengan segera.

Bimtek diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pengurus LKS agar bisa berperan optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.Untuk mendapatkan akses ke dalam sistem database online Dinas sosial Provinsi, Kabupaten/Kota atau Pekerja Sosial/Pendamping PKSA perlu melakukan registrasi . Dinas Sosial Provinsi bertugas sebagai pengawas, sedangkan Dinas Sosial Kota/Kabupaten bertugas untuk memverifikasi data LKS yang telah didaftarkan secara online oleh masing-masing LKS. Setelah diverifikasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota membuat Tanda Registrasi yang ditanda tangai oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Tinggalkan Balasan