KILAS BALIK PENYALURAN BANSOS COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA : ANTARA PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Oleh : Nur Lathifah

 

Pandemi Covid-19 telah terjadi sejak awal 2 Maret 2020, saat kasus pertama. Hingga Desember 2020, pandemi tersebut sudah berlangsung selama sepuluh bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Salah satu respon pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 adalah dikeluarkannya kebijakan tentang perlindungan sosial melalui bantuan sosial (bansos) COVID-19. Perekonomian yang terguncang akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos tersebut.  Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan program jaring pengaman sosial (JPS) adalah bantuan program sembako (KKS perluasan) sebanyak 1.526 KPMntuk Kota Palangka Raya, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 6.046 KPM yang disalurkan melalui PT.Pos Indonesia dan Bank Himbara. [1]

Selain bansos yang bersumber dari APBN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan bansos yang bersumber dari APBD. Bansos terdampak covid-19 berupa :

  1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- per Kepala Keluarga. BLT tahap I pemprov menggandeng PT. Bank Kalteng sebagai mitra penyalur. Sasaran dari penerima bansos ini adalah warga miskin di Kota Palangka Raya yang terdampak covid-19 yang tidak masuk dalam penerima bansos reguler (APBN) seperti program sembako/BPNT, PKH dan BST. Daftar penerima bansos merupakan usulan dari masing-masing kelurahan.
  2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II berupa Paket Sembako. BLT Tahap II pemprov Kalimantan Tengah menggandeng PT. Bulog sebagai mitra. Paket sembako senilai Rp 200.000,- yang berisi 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 4 kaleng sarden, 2 kaleng susu kental manis, 1 kg gula pasir. Sasaran dari penerima bansos ini adalah warga miskin di Kota Palangka Raya yang terdampak covid-19 yang tidak masuk dalam penerima bansos reguler (APBN) seperti program sembako/BPNT, PKH dan BST dan penerima BLT Provinsi Tahap I. Daftar penerima bansos sembako merupakan usulan dari masing-masing kelurahan.
  3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- per Kepala Keluarga. Sasaran dari penerima bansos ini adalah penerima BLT Provinsi Tahap I dan Tahap II. Tahap III pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng Bank Kalteng sebagai mitra. Teknis penyaluran diserahkan ke kelurahan masing-masing, boleh melaksanakan penyaluran ataupun sistem kuasa kepada RT/RW di kelurahan masing-masing.

Namun, seiring berjalannya waktu, banyak muncul permasalahan yang hadir dalam penyaluran bansos Covid-19 baik bansos reguler maupun APBD.

Beberapa permasalahan tersebut adalah:

  1. Data penerima bantuan sosial tunai tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya.

Data merupakan hal paling penting dalam penentuan ketepatan penerima bantuan. Akan tetapi, masih terjadi tumpang tindih data penerima Bansos Tunai (BST) yang namanya juga tercantum pada penerima program PKH dan BPNT. Menurut aduan yang masuk ke e-lapor Dinas dan bidang Penanganan Fakir Miskin ada 10 aduan yang masuk. Di kota Palangka Raya sendiri terdapat 1527 KPM yang mendapatkan BST Kantor pos tepai masuk ke dalam penerima bansos program sembako terdampak Covid-19.

Selain itu, penerima BLT APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahap 1 juga tumpang tindih dengan penerima bansos APBN. Oleh sebab itu perlu diperhatikan bahwa data penerima Bansos tunai diberikan kepada mereka yang miskin yang terkena dampak/resiko Pandemi dan tidak masuk terdaftar pada penerima bantuan lainnya sehingga tidak ada penumpukan penerima bantuan. Dinas Sosial Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri dan aparat kelurahan untuk melakukan cleansing data agar meminimalisir tumpang tindih data.

  1. Warga pendatang seringkali diabaikan oleh RT/RW

Data bantuan sosial terdampak covid-19 dari Pemerintah propinsi Kalimantan Tengah (BLT) harus melalui usulan RT dan kelurahan. Data usulan dari RT dan Kelurahan baru di serahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan cleansing data. Permasalahan yang kerap terjadi di lapangan yaitu warga pendatang yang belum memiliki KTP elektronik sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Mereka yang tinggal di kontrakan, kos-kosan (barak) seringkali diabaikan oleh RT/RW dengan alasan domisili berpindah-pindah. Selain itu, KTP yang bukan asli wilayah tersebut membuat RT/RW bahkan kelurahan enggan memasukan ke daftar penerima bansos.

  1. Kecemburuan sosial di masyarakat

Adanya pandemi covid-19 membuat mayoritas masyarakat merasa terdampak dan perlu di bantu. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial yang terjadi di tengah masyarakat ketika melihat sebagian mendapatkan bantuan sosial. Mereka seringkali berdalih bahwa masyarakat yang dianggap kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak terdata sedangkan masyarakat yang danggap mampu malah mendapatkan bantuan. Pendaftaran bisa dilakukan langsung ke kantor desa/kelurahan. Masalah diterima atau tidaknya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Pendatang cukup membawa fotocopy KTP dan KK.

  1. Masyarakat “kecanduan” bansos

Banyaknya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat maupun daerah membuat masyrakat miskin “kecanduan” bansos. Hal ini dibuktikan dengan banyak warga yang datang langsung ke kantor Dinas Sosial maupun melapor lewat aplikasi e-lapor untuk mengadu tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Masyarakat juga cenderung berpangku tangan mengharapkan bantuan dari pemerintah dibanding untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Akan tetapi, setelah di cek banyak masyarakat yang sudah mendapatkan BLT APBD juga ingin mendapatkan bantuan sosial BST dari Kantor Pos. Begitupula dengan masyarakat yang hanya mendapatkan bansos APBD Pemprov Kalteng yang diberikan hanya 1x ingin mendapatkan bansos program sembako (KKS) yang di dapatkan secara berkala.

  1. Sosialisasi yang belum efektif.

Sosialisasi yang kurang efektif mengakibatkan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang jenis-jenis bantuan sosial dan kriterianya. Pemerintah menggelar sosialisasi lewat telekonferensi, media daring, dan surat edaran kepada kelompok penerima manfaat (KPM).  Namun, hal tersebut tak efektif karena banyak penerima manfaat yang tak tahu nilai bantuan dan berapa lama program. Sehingga, mengakibatkan gejolak dalam masyarakat terkait bantuan sosial yang di dapat. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa  tentangganya dapat bantuan yang berbeda dari yang ia dapat. Ada yang menerima bansos APBD Pemprov Kalteng bertanya-tanya mengapa tetangganya mendapatkan bantuan sosial secara berkelanjutan (BST Kementerian Sosial/APBN).

Terkait jadwal penyaluran bansos banyak masyarakat yang belum tahu terkait jadwal penyaluran baik bansos APBN maupun APBD. Hal ini ditandai dengan banyak masyarakat yang datang ke Kantor Dinas Sosial mengaku tidak bisa mengambil bansos karena waktu yang telah lewat. Tercatat sejak bulan Mei s/d Desember terdapat 98 aduan masyarakat terkait ini. Diperlukan langkah-langkah strategis dan dukungan semua stakeholder terkait agar sosialisasi menyentuh ke semua lapisan masyarakat khususnya penerima bansos.

Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan berupa Program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sembako (khusus Jabodetabek), Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial dari kebijakan dan program Pemerintah daerah. Ada juga Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Semua bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin dan atau masyarakat yang terdampak covid-19 sesuai dengan kriteria masing-masing dengan catatan setiap KK hanya menerima satu program bantuan saja. Selama ini pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi mensosialisasikan terkait bantuan sosial melalui surat edaran ke kelurahan dan instansi penyalur (mitra) bantuan sosial. Selain itu, pihak Dinas Sosial Provinsi dan Kota bersama kelurahan melakukan rapat koordinasi terkait bantuan sosial tidak boleh ganda. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan beberapa aparat kelurahan sebagai lapisan pemerintah yang paling dasar kurang maksimal dalam penyampaian informasi terkait bantuan sosial. Oleh sebab itu perlu adanya penyebarluasan informasi terkait kriteria dan syarat-sayarat penerima bantuan kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kesalahpamahaman.

  1. Pemangkasan jumlah bantuan sosial oleh oknum yang tidak bertanggungjawab

Bantuan sosial terdampak covid-19 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ada 3 tahap. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I sebesar Rp 500.000,- per KK yang disalurkan lewat Bank Kalteng di Kantor Kelurahan masing-masing. Bagi warga yang tidak bisa mengambil bantuan sosial sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka RT bisa mewakili warganya menggunakan surat kuasa. Berdasarkan laporan warga ada beberapa RT di Kelurahan Pahandut dan Panarung yang mewakilkan warganya untuk mengambil bansos. Menurut pengakuan salah seorang warga penerima bansos, besaran itu di potong Rp 100.000,- per KK.

               Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II berupa paket sembako senilai Rp 200.000,- yang berisi 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 4 kaleng sarden, 2 kaleng susu kental manis, 1 kg gula pasir. BLT tahap 2 bekerjasama dengan PT. Bulog Kalimantan Tengah untuk menyalurkan paket sembako. Beberapa RT juga bisa mengkuasakan bantuan tersebut kepada warga yang tidak bisa mengambil sampai waktu yang ditentukan. Menurut laporan dari salah seorang warga di kelurahan Pahandut, isi paket tersebut berkurang. Ada yang sarden/minyak gorengnya hilang. Penyelewengan kekuasaan ini bisa di minimalisir dengan kerjasama berbagai pihak untuk ikut mengawal penyaluran bantuan sosial agar tepat sampai ke KPM. Selain itu, upaya pro aktif dari warga juga diperlukan apabila terjadi penyelewengan dalam penyaluran bansos agar dapat melapor ke pihak terkait seperti ombudsman, Kelurahan atau Dinas Sosial.

  1. Verifikasi penerima bantuan yang dilakukan Kemensos tidak lazim.

KPM Program Keluarga Harapan dan Program Sembako perluasan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberikan ke Dinas Sosial dan Pelaksana Program di daerah serta bank penyalur dan aplikasi e-PKH. Padahal, biasanya verifikasi dan validasi dilakukan sebelum penentuan KPM. Sebelum penentuan KPM akan ada proses data cleansing, pembukaan rekening kolektif di bank penyalur, dan pencetakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). “Karena waktu terbatas dan pandemi, verifikasi dan validasi KPM perluasan digelar setelah semua kegiatan di atas selesai. Verifikasi dan validasi terutama hanya untuk melihat kesesuaian data dengan dokumen kependudukan KPM,” tuturnya. Hal ini menyebabkan target KPM perluasan belum tepat sasaran. Ada KPM meninggal, pindah serta tidak masuk dalam golongan miskin atau rentan.

Dalam menyikapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi memang dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait yang berperan penting dalam melancarkan penyaluran bantuan sosial ini agar tepat sasaran dan efisien. Pengubahan pola pikir masyarakat terhadap bantuan sosial juga perlu dilakukan. Masyarakat sudah saatnya berfikir bahwa bantuan sosial diberikan untuk ditujukan hanya kepada masyarakat miskin sehingga mereka yang dianggap mampu sudah sepatutnya tidak mengharapkan bantuan bahkan bisa melepaskan program bantuan yang ia terima agar bisa diberikan kepada mereka yang benar membutuhkan. Bantuan bukan menjadi solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan namun hidup bersama dengan menguatamakan sikap saling peduli, berbagi, toleransi serta gotong royong menjadi kunci utama mengapai kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat.

[1] Kantor Pos 5.158 KPM, Bank BNI 130 KPM, Bank BRI 758 KPM. Jumlah ini terus mengalami perubahan hingga saat ini (red: tahap 10) dikarenakan beberapa factor.

Tinggalkan Balasan