LAGI, ODGJ MERESAHKAN DIRUJUK KE RS KALAWA ATEI

Timbulnya hal yang meresahkan di masyarakat biasanya  karena ada masalah sosial atau ketidak berfungsian sosial.

Tetapi  tidak semua masalah sosial harus ditangani Dinas Sosial sendiri…….

Entah karena kurangnya informasi atau karena tidak mau direpotkan, seringkali masyarakat ataupun instansi keliru dalam penanganan masalah sosial. Kasus seperti hari ini, orang dengan gangguan kejiwaan yang sudah beberapa hari menimbulkan keresahan dilingkungan karena mengamuk dan membawa parang, oleh masyarakat akhirnya dilaporkan ke Dinas Sosial. 

Sejatinya  instansi lain yang terlebih dahulu bertindak, Dinas Sosial tidak bisa mengevakuasi orang dengan gangguan kejiwaan yang mengamuk karena tidak mempunyai petugas pengamanan, tidak mempunyai kemampuan medis, terlebih lagi tidak mempunyai fasilitas seperti rumah singgah. Bisa dibayangkan jika hal tersebut dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial.

Padahal dalam beberapa kesempatan secara khusus telah disampaikan bahwa dalam penanganan ODGJ, Dinas Sosial hadir ketika klien berasal dari keluarga tidak mampu sehingga memerlukan jaminan sosial kesehatan untuk pengobatan, maka kewajiban Dinas Sosial menghubungkan dengan sistem sumber, yaitu merekomendasikan jaminan sosial kesehatannya dan merujuk ke Rumah Sakit Jiwa. Sedangkan bagi eks. ODGJ yang tidak  mampu, Dinas Sosial melakukan pendampingan sosial dan merujuk ke sistem sumber untuk mendapatkan keterampilan agar dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Namun karena panggilan jiwa akhirnya petugas Dinas Sosial turun tangan untuk mengkoordinasikan dengan  pihak terkait dan ikut mengevakuasi klien ke RS Kalawa Atei. Berdasarkan sumber diketahui klien tinggal dirumah kosong yang ditinggal penghuninya sejak 3 bulan lalu, bukan warga Palangka Raya berasal dari kabupaten lain dan eks. pasien RS Kalawa Atei 3 tahun lalu, namun telah dinyatakan sembuh, kembali ke keluarganya dan menjalani rawat jalan.

Diduga keluarga klien kurang peduli sehingga klien kambuh dan sengaja membiarkan klien berkeliaran. Hal tersebut juga diperkuat dengan permohonan keluarga ke Dinas Sosial, menyerahkan sepenuhnya klien  ke Pemerintah.

Apa jadinya jika semua orang ingin melepaskan tanggung jawab ??

Padahal dalam penanganan masalah sosial, keluarga tetaplah yang utama…. 

 

 

 

Tinggalkan Balasan