REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)

 PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

PENGERTIAN

  1. Pengumpulan Uang dan Barang adalah setiap usaha mendapatkan Uang dan Barang, untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

LANDASAN HUKUM

  1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
  3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01 / HUK / 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
  4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56 / HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.
  5. Perda Nomor 2001 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

III. CARA PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

  1. Mengadakan pertunjukan
  2. Mengadakan Bazaar
  3. Penjualan barang secara lelang
  4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
  5. Penjualan perangko amal
  6. Pengedaran daftar ( List) Derma
  7. Penjualan kupon-kupon atau stiker sumbangan
  8. Penempatan Kotak-kota sumbangan ditempat umum
  9. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
  10. Pengiriman Blangko Poswesel atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
  11. Permintaan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan

TUJUAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

  1. Terhimpunnya Uang dan Barang dari masyarakat untuk penanganan usaha Kesejahteraan Sosial
  2. Tersalurnya hasil Pengumpulan Uang dan Barang sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan
  3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
  4. Terciptanya tertib administrasi dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
  5. Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

PENGUMPULAN SUMBANGAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN

  1. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama
  2. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat ibadah
  3. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan
  4. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya

KETENTUAN PERMOHONAN IZIN

  1. Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwewenang
  2. Organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain :
  • Mempunyai Akte Notaris/Akte Pendirian dengan disertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  • Telah berstatus terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat, apabila organisasi tersebut bergerak dibidang usaha Kesejahteraan       Sosial.

PEJABAT PEMBERI IZIN

  1. Menteri Sosial Republik Indonesia
  2. Gubernur
  3. Bupati/Walikota

PROSEDUR PENGAJUAN PENYELENGGARAAN PUB

Permohonan Penyelenggaraan PUB diajukan secara tertulis antara lain :

– Nama dan alamat organisasi pemohon

– Akte pendirian dan susunan pengurus

– Terakhir kegiatan sosial yang telah dilaksanakan

– Maksud dan tujuan Pengumpulan Uang atau Barang

– Jangka waktu dan Wilayah penyelenggaraan

– Mekanisme penyelenggaraan dan penyalurannya

– Rincian pembiayaan

Permohonan ditujukan kepada :

– Menteri Sosial Republik Indonesia (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang seluruh Indonesia)

– Gubernur Provinsi (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se provinsi)

– Bupati / Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se kabupaten/kota)

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PUB

  1. Penggunaan Hasil

Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaanya sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan izinnya.

  1. Menyampaikan Laporan kepada  :

Menteri Sosial Republik Indonesia : Apabila izin Pengumpulan Sumbangan dikeluarkan Menteri Sosial, dengan disampaikan kepada :

–    Menteri Dalam Negeri

–    Gubernur Provinsi setempat

–    Kepala Instansi Sosial Provinsi setempat penyelenggara/pemegang izin berkedudukan

Gubernur Provinsi : Apabila izin Pengumpulan Sumbangan dikeluarkan oleh Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada :

–    Menteri Sosial Republik Indonesia

–    Kepala Instansi Sosial

–    Tempat Penyelenggara/Pemegang Izin berkedudukan

Bupati/Walikota : Apabila izin pengumpulan sumbangan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada :

–    Gubernur Provinsi setempat

–    Kepala Instansi Sosial Provinsi tempat penyelenggara/Pemegang izin berkeduduka

ISI LAPORAN

Laporan harus disertai bukti-bukti Pertanggung Jawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh berupa :

  1. Jenis usaha yang dilaksanakan dalam jangka Pengumpulan Uang atau Barang
  2. Jumlah Sumbangan yang diperoleh
  3. Penggunaan Sumbangan/Penyalurannya

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

  1. Instansi Pemberi Izin berkewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan atas pengumpulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.
  2. Dalam rangka Pengendalian, langkah-langkah yang bersifat preventif dapat dilakukan Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya dan melakukan kordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut yang bersifat represif. Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan tenpa izin dari Pejabat yang berwewenang atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan izin atau menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sangsi Pidana sebagimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

 KETENTUAN LAIN-LAIN

  1. Batas waktu Penyelenggaraan Pemberian Izin berkewajiban 3 (tiga) bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan
  2. Jumlah pembiayaan Penyelenggaraan usaha Pengumpulan Sumbangan terlebih dahulu melapor kepada Aparat Desa, RT / RW tempat dimana kegiatan Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan.

 

REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)

 Deskripsi

Permohonan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pejabat Pemberi Izin: 1. Menteri Sosial RI untuk penyelenggaraan pengumpulan yang meliputi: Seluruh wilayah Indonesia, Melebihi Satu Wilayah Provinsi, Satu Provinsi tetapi Pemohon berkedudukan di Provinsi Lain, Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat; 2. Gubernur, untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi: Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan, Melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota, Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota

 Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1061 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
  3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
  6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
  7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;

 Persyaratan Pelayanan

  1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,  yang memuat : Nama dan alamat organisasi, Akta pendirian dan susunan pengurus,    Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan,    Maksud dan tujuan pengumpulan    sumbangan, jangka waktu dan wilayah penyelenggara,    mekanisme penyaluran, dan    rincian pembayaran
  2. Surat Pengantar dari Pemerintah Daerah setempat yang bertanggung jawab    melaksanakan fungsi dibidang Kesejahteraan Sosial;
  3. Copy Akte Pendirian Organisasi/Badan Usaha;
  4. ARD / ART Organisasi;
  5. Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan;