MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

Oleh: Nur Lathifah

Palangka Raya – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial.

  • Pengertian Desil dalam DTKS

Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga.

Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS sebagai berikut :

  1. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan
    kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
  2. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.
  3. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara nasional.
  4. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40 % dihitung secara nasional

DTKS berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

  • Bagaimana cara masuk ke dalam DTKS?
  1. Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari di tingkat desa/kelurahan.
  2. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada dalam DTKS yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, meninggal dunia, pindah alamat ke luar kabupaten sinjai yang kesemuanya sudah
    perlu dikeluarkan dari DTKS.
  3. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencacatan terhadap keluarga yang ada di Desa/Kelurahan yang dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS.
  4. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dari DTKS dan Keluarga yang dinilai perlu diusulkan masuk ke DTKS.
  5. Setelah dilakukan musyawarah desa/kelurahan, petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan turun kelapangan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan untuk diverifikasi dan divalidasi dengan melakukan pengisian formulir penilaian yang dikeluarkan oleh Pusdatin kemensos sebagaimana terlampir.
  6. Setelah pengisian formulir penilaian oleh petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan :
    1. Berita acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan (dan Lampiranya)
    2. Kartu Keluarga.
    3. Form Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/ Pengusulan Data DTKS.
  7. Setelah usulan dari desa dan kelurahan diterima oleh Dinas Sosial maka selanjutnya Dinas Sosial menginput satu persatu data dari formulir data ke dalam Sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan Pusdatin Kemensos dan melampirkan bukti Hasil Musyawarah desa/kelurahan.
  8. Selanjutnya data diolah oleh Pusdatin Kemensos melalui Methode Proxy- Mean Testing (PMT). Hasil Proxy – Mean Testing akan menentukan tingkatan rangking status sosial ekonomi keluarga yang diusulkan. Dengan tingkatan rangking tersebut menentukan apakah keluarga yang diusulkan untuk dikeluarkan dari DTKS benar adanya sudah bisa keluar dari pembaharuan DTKS atau tidak. Demikian pula bagi keluarga yang diusulkan untuk dimasukkan dalam DTKS apakah benar adanya untuk bisa masuk dalam pembaharuan DTKS atau tidak.
  9. Hasil Finalisasi pengolahan data oleh PUSDATIN selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan sosial terbaru yang dimungkinkan dilakukan 2 kali dalam setahun.

Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah .Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

  • Kegunaan masuk ke dalam DTKS

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan. Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.

Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasioan (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis DTKS adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan kepada keluarga sangat miskin (desil 1) dengan bersyarat: memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan /atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jika terdapat dalam keluarga tersebut orang tua jompo dan penyandang disabilitas. Walaupun dalam suatu keluarga secara nyata tergolong miskin dan masuk dalam DTKS tetapi tidak memenuhi minimal salah satu syarat tersebut maka tidak berhak menjadi sasaran penerima bantuan PKH.

Demikian pula untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulunya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) prinsip dasar penetapan sasarannya adalah diprioritaskan kepada keluarga dalam DTKS yang berada pada desil 1 dalam hal ini adalah seluruh penerima bantuan PKH dan jika kuotanya melebihi jumlah penerima PKH maka akan diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar penerima PKH. Namun demikian, khusus BSP perluasan, sasaran penerimanya adalah keluarga dalam DTKS tetapi yang belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun karena program BSP perluasan adalah secara khusus diluncurkan untuk penanganan dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19.

  • Pihak yang berkewajiban melakukan update DTKS?

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. 
Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kab/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota.

sumber: https://pusdatin.kemensos.go.id

26 comments

  1. Saya ada mengurus kartu PKH pada bulan September 2020, saya ingin bertanya apakah saya mendapatkan kartu PKH tersebut?

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      semua usulan sudah kami teruskan ke pusat untuk di proses, tetapi banyak yang di tolak. karena saat ini pemerintah pusat sedang fokus pada perbaikan data penerima yang sudah ada. jadi untuk kuota penerima bansos baru seperti PKH dan KKS masih belum ada. terimakasih..

    • Saya a.n Triyanto kepala keluarga sdh terdaftar di dtks, istri dan kedua anak saya sudah terinput di dalam data dtks tetapi setelah saya cek di siladu data istri dan kedua anak saya belum terdaftar sedangkan saya sebagai kepala keluarga sudah terdaftar

      • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

        Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
        Jika bapak/ibu berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya, silahkan kirim foto KTP dan KK melalui callcenter kami untuk kami cek.

  2. Selalu salah sasaran desa murnisari kab mande tolong d survey lbh ketat

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      maaf anda salah mengadu pak, ini website khusus wilayah KOTA PALANGKA RAYA, untuk Kabupaten Mande silakan lapor ke website pemerintah setempat.

  3. Saya baru menerima pkh satu kali tp skrng sudah ngga terdaftr di dtks lagi, pdhl sy berhak menerima karena sy punya balita dan penghasilan pas2an.tp knpa nama sy dicabut dari daftar nama bntuan sosial..

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
      Bapak/ibu kami sarankan untuk menghubungi petugas pendamping PKH nya

  4. Pak bertanya… data nama di DTKS tertera mndapatkan BST, tpi tidak mendapatkan BST itu bgaimna ??

    Hnya mndpatkan beras 10kg sja.. uang 600.000 tidak dpat.. pdhal nama di DTKS msih tertera mendpatkan.

    Atas nama ZAKARIA

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      selamat siang bapak, apakah bapak pernah mendapatkan uang 300.000/600.000 selama 2020 s/d 2021?
      yang diambil melalui PT Pos atau melalui rekening BRI/BNI?

  5. Saya keluarga yg punya Anak yang masih sekolah tingkat SMP. Dan juga punya anak yg tergolong Disabilitas.
    Namun tidak pernah mendapat bantuan.. langkah apa yang harus d lakukan sehingga bisa dpt bantuan PKH.

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      selamat siang bapak/ibu. terimakasih telah mengunjungi website dinas sosial kota Palangka Raya, saya sarankan untuk menghubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing Kelurahan. Terima kasih

  6. selamat siang, saya mau bertanya ayah saya terdaftar di bansos dtks dan mendapatkan bst tapi saat saya ingin mendaftat program kjmu untuk kuliah saya, saya tidak terdaftar di dtks, itu bagaimana ya?

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
      Jika bapak/ibu berdomisili di wilayah kota Palangka Raya, silahkan kirim fotocopy KTP/KK ke call center kami, dan akan kami lakukan pengecekan

  7. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat.
    Yang jadi bahan pertanyaan saya, ini ditetapkan 2 tahun sekali oleh menteri sedangkan kondisi perekonomian keluarga dalam 2 tahun mungkin mengalami banyak perubahan, jadi tingkat akurasi datanya pun sedikit dipertanyakan. Bagaimana menurut pihak Dinas Sosial Kota Palangkaraya?

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
      Pada tahun 2021 ini regulasi yang ditetapkan dari Kemensos untuk validai dan pemadanan data sudah 4 kali, artinya sudah dilakukan verifikasi dan validasi sebanyak 4 kali sesuai kebutuhan

      • Bila data saya di siks offline Januari 2021 jika secara nasional sudah 4x Veri Vali berarti data saya ditolak ya ? Apakah masih ada kemungkinan masih dalam proses. Saya dapat info proses sampai keputusan Menteri bisa 6 sp 12 bulan ?

        • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

          Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
          Jika Bapak/ibu berada di wilayah Kota Palangka Raya, silahkan bapak/ibu menghubungi kelurahan setempat, karena Dinas Sosial hanya menerima data yang sudah diverifikasi pihak Kelurahan

  8. Sya penerima PKH lma tp semenjak Juli SDH g trima dana PKH lagi hrpn sy d bln Oktober ini apkh bs cair lgi🙏

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
      Silahkan hubungi pendamping PKH bapak/ibu

    • Saya di kemensos juga tercatat nyata nya saya tidak menerima apa2. Pdhl kami sangat membutuh kan. Itu kira2 nyangkut di mna ya

      • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

        Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
        Jika Bapak/ibu berada di wilayah Kota Palangka Raya, silahkan kirimkan foto KTP dan KK ke call center kami untuk dicek dalam data kami

  9. aslmualaikum ibu bapak saya sdah hampir satu tahun mendaptar bdt tapi nama sya tidak ada keluar di bdts bagaimna ibu bpak

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      Waalaikum salam
      Terima kasih sudah berkunjung ke website kami
      Bantuan sosial diberikan kepada keluarga tidak mampu yang telah diverifikasi oleh Kelurahan setempat, Jika bapak/ibu berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya dan sudah pernah mengusulkan ke Dinas Sosial Kota Palangka Raya, silahkan kirim foto KTP dan KK melalui callcenter kami untuk kami cek

  10. terima kasih untuk infonya. terus lanjutkan trend bagus ini

    • Dinas Sosial Kota Palangka Raya

      Terima kasih sudah berkunjung ke website kami, meluangkan waktu untuk mendapatkan informasi dari kami

Leave a Reply to Tin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*