PDAM PALANGKA RAYA BANTU REHABILITASI RUMAH WARGA TIDAK MAMPU

Pemerintah memang berkewajiban mensejahterakan seluruh masyarakat, namun seringkali keterbatasan anggaran menjadi kendala klasik .  Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pihak swasta dapat berperan dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

PDAM Palangka Raya menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility melalui Dinas Sosial Kota Palangka Raya  tanggal 2 Maret 2018 yang lalu. Bantuan sosial  tersebut diberikan berdasarkan proposal yang diajukan Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk rehabilitasi Sosial bagi warga dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Mungkin tidak terbayangkan dibenak kita keadaan keluarga penerima manfaat kali ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial  yang masuk kategori keluarga fakir miskin di wilayah Kota Palangka Raya. Tinggal di rumah  yang dibangun diatas tanah warga yang kasihan. Kondisi rumah memprihatinkan dan tidak layak untuk dihuni, ditambah salah satu anggota keluarganya merupakan penyandang disabilitas berat, sementara penghasilan yang didapat untuk kebutuhan hidup sehari-hari kadang tidak cukup.  Dan  setelah pemilik tanah menghibahkannya , saat ini sedang dilakukan rehab rumah keluarga dimaksud.

Ada beberapa ketentuan keluarga penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu :

  1. Memilik KTP/Identitas diri yang berlaku
  2. Kepala Keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
  3. Untuk keperluan hidup sehari-hari masih membutuhkan bantuan pangan dari pihak lain
  4. Ttidak memiliki aset selain tanah dan rumah yang ditempati atau memiliki tetapi apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan
  5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah.
  6. Rumah tidak permanen dan atau rusak
  7. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedek, dsb.
  8. Dinding dan atap sudah rusak sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan penghuninya.
  9. Lantai tanah atau semen/kayu dalam kondisi rusak;
  10. Diutamakan tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus

Mengingat keterbatasan anggaran, Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk tahun 2018 hanya menyediakan RSTLH untuk 2 unit rumah,  sehingga usulan RSTLH yang tidak tertampung diusulkan ke perusahaan-perusahaan serta BAZNAS. 

 

Tinggalkan Balasan