RAPAT KOORDINASI NASIONAL DATA TERPADU

Wakil Walikota Palangka Raya dan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Senin tanggal 11 September 2017 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Terpadu Tahap II Tahun 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Tema dari Rakornas ini adalah Meningkatkan Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Rapat Koordinasi dibuka Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa  didampingi Sekjen Harry Z Soeratin, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung dan Kapusdatin Said Mirza Pahlevi  Dalam sambutannya Menteri Sosial mengingatkan pentingnya peran  Dinas Sosial di daerah karena Dinas Sosial menjadi garda depan dalam pemberian bantuan. Dikatakan Mensos, data By Name By Address dalam Penanganan Fakir Miskin yang ada di SIKS-NG menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang tahun depan akan diintegrasikan.

Dalam kegiatan rapat tersebut diserahkan data dari Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 hasil pendataan BPS By Name By Address yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh masing-masing daerah untuk acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang tahun depan akan diintegrasikan.

Kemudian hasil rapat koordinasi data terpadu tersebut ditunagkan dalam Nota Kesepakatan tentang sinergi verifikasi dan validasi data terpadu program penanganan fakir miskin antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kota Palangka Raya diwakili Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam nota kesepakatan tersebut  Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban menjamin pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu secara terpadu reguler untuk perbaikan sasaran penerima program penanganan fakir miskin di Kota Palangka Raya.

Tinggalkan Balasan