SOSIALISASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Dalam rangka untuk menindaklanjuti MoU pengawasan bantuan sosial antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kepolisian, dimulai sejak Senin 11 Pebruari sampai dengan Jum’at 15 Pebruari 2019 Dinas Sosial melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak -pihak terkait seperti Pendamping PKH, TKSK dan Kepolisian untuk kemudian secara bersama sama mensosialisasikan ke 5 kecamatan se Kota Palangka Raya.

Hal tersebut  seiiring dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI untuk program penanganan kemiskinan , yang tentunya didaerah merupakan tanggungjawab Dinas Sosial, walaupun bantuan sosial yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat.

Untuk memastikan  standar penyaluran bantuan sosial yang memenuhi prinsip 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi, maka diperlukan pengawasan ekstra baik oleh Dinas Sosial secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga lain dan masyarakat. Dalam acara sosialisasi hadir Pendamping PKH, TKSK, PSM, Camat beserta jajarannya, Lurah dan Kasi Kesos, Polres dan jajarannya di wilayah Kecamatan. Sosialisasi bertujuan menginformasikan kepada camat dan lurah terkait bantuan sosial yang penyalurannya melalui pendampingan Dinas Sosial serta pengawasan oleh pihak kepolisian, sehingga mempunyai persepsi yang sama tentang siapa dan bagaimana bantuan sosial itu diberikan.

Dalam setiap kesempatan sosialisasi Dinas Sosial membuka diskusi dan tanya jawab seputar bantuan sosial maupun penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti PKH, KUBE, RSLTH, BPNT/Rastra, KIS PBI, dan pelayanan psikososial.

Dengan adanya Mou antara Kemensos RI dan Polri, pihak RT, RW maupun Kelurahan akan lebih mudah menyeleksi keluarga penerima manfaat. Karena selama ini banyak keluhan bahwa aparat seringkali diintimidasi oleh oknum tertentu agar mereka mendapatkan bantuan. Nasib serupa baru-baru ini juga terjadi pada salah satu pendamping PKH Kota Palangka Raya yang diancam karena mengusulkan penghentian bantuan pada KPM yang telah mampu dan sudah tidak mempunyai komponen PKH. Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya H. Akhmad Fauliansyah, SH mengatakan bahwa pengawalan dan pengamanan oleh pihak Kepolisian ini juga akan memberikan rasa aman bagi petugas lapangan Dinas Sosial seperti Pendamping PKH dan TKSK, sehingga dapat dipastikan bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran.

 

 

Tinggalkan Balasan