VERIFIKASI CALON KPM RS-RTLH

Penanganan kemiskinan berbasis bantuan sosial diberikan Pemerintah kepada keluarga yang tingkat kesejahteraannya paling terendah bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, juga mengurangi beban hidup.

Salah satunya adalah bantuan sosial berupa rehabilitasi bagi rumah yang tidak layak huni. Kriteria rumah tidak layak huni yang menerima bantuan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. 

Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada tahun 2018 ini menyediakan anggaran untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2 unit. Terkait hal tersebut sejak minggu pertama Maret hingga  beberapa hari ini Dinas Sosial melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin  telah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk pendampingan verifikasi lapangan dan legalitas dokumen terhadap 5 unit usulan dari 3 Kelurahan.

Dengan keterbatasan anggaran, Dinas Sosial Kota Palangka Raya juga telah mengupayakan bantuan sosial tersebut melalui BAZNAS dan mengusulkan ke Badan Usaha/perusahaan di wilayah Kota Palangka Raya untuk berkontribusi dengan dana CSR masing-masing.

Saat ini dari BAZNAS sudah memberikan bantuan untuk 2 unit rumah, dan PDAM menyalurkan bantuan untuk 1 unit rumah yang saat ini sedang dalam pengerjaan. 

 

Tinggalkan Balasan